Internal Revenue Service (IRS), lembaga pemerintah Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas pengumpulan pajak dan penerapan hukum perpajakan, berencana untuk memangkas hingga 25% stafnya, dengan pemotongan pertama kali dilakukan di kantor hak sipil, menurut beberapa sumber yang mengetahui masalah ini.
Dampak pada Layanan dan Kinerja IRS
IRS, yang selama beberapa tahun terakhir telah berusaha mengatasi keterlambatan dalam pemrosesan pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kualitas layanan kepada wajib pajak. Pemangkasan staf yang signifikan ini, meskipun dimaksudkan untuk memangkas pengeluaran dan meningkatkan efisiensi, berpotensi mengganggu kinerja lembaga tersebut.
Alasan Pemangkasan Staf
Selain itu, terdapat dorongan dari berbagai pihak untuk meningkatkan digitalisasi dan otomatisasi dalam operasional IRS, yang mengarah pada kebutuhan untuk meminimalkan tenaga kerja manusia di beberapa sektor. Sumber juga mencatat bahwa langkah ini mungkin bagian dari upaya untuk menyederhanakan struktur organisasi IRS yang semakin kompleks.
Tanggapan dari Pegawai dan Organisasi Serikat Pekerja
Tentu saja, pemangkasan staf di IRS tidak lepas dari reaksi keras, terutama dari kalangan pegawai dan serikat pekerja. Banyak yang merasa khawatir bahwa pemotongan ini akan memperburuk situasi bagi pegawai yang sudah bekerja di bawah tekanan yang berat. Serikat pekerja IRS, yang mewakili ribuan pegawai di seluruh negeri, telah mengeluarkan pernyataan yang mengkritik keputusan ini.
“Mengurangi staf di kantor yang melayani hak sipil adalah langkah mundur yang dapat merusak integritas sistem perpajakan kami,” kata seorang juru bicara serikat pekerja. “Kami khawatir bahwa ini akan memperburuk keadilan dan transparansi dalam proses pajak, yang justru seharusnya menjadi prioritas utama IRS.”
Selain itu, banyak pegawai yang merasa khawatir tentang dampak pada kesejahteraan mereka, mengingat banyaknya tuntutan pekerjaan yang sudah tinggi. Pemotongan staf di kantor hak sipil dapat meningkatkan beban kerja pegawai yang tersisa, dengan risiko memperburuk kinerja layanan.
