Pelaku Kejahatan ke Pengadilan ICC – Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court atau ICC) dibentuk untuk mengadili individu yang terlibat dalam pelanggaran berat hukum internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan agresi. Pada tahun 2002, ICC mulai beroperasi setelah Statuta Roma diberlakukan. Lembaga ini bertujuan menuntut pelaku kejahatan yang tidak dapat diadili oleh negara mereka sendiri. Namun, sejauh mana ICC dapat menjalankan mandatnya, dan tantangan apa yang dihadapinya dalam proses ini?
Mandat ICC dan Hukum yang Diterapkan – Pelaku Kejahatan ke Pengadilan ICC
ICC mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan internasional, khususnya yang melanggar hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia. Kejahatan-kejahatan ini mencakup genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi, yang sering terjadi dalam konflik bersenjata. ICC berfungsi sebagai pelengkap sistem peradilan nasional. Artinya, pengadilan ini hanya beroperasi ketika negara terkait tidak mampu atau tidak bersedia menuntut pelaku kejahatan.
Berpusat di Den Haag, Belanda, ICC tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengadilan, tetapi juga berperan dalam mempromosikan akuntabilitas internasional dan menegakkan supremasi hukum secara global. Namun, pelaksanaan kewenangannya sering terhambat oleh berbagai faktor politik dan hukum.
Tantangan Jurisdiksi dan Kerjasama Negara
Masalah utama yang dihadapi ICC adalah yurisdiksi. Untuk mengadili seseorang, ICC harus memiliki yurisdiksi atas pelaku atau kejahatan yang dilakukan. Negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma menyerahkan kewenangan untuk mengadili kejahatan internasional kepada ICC. Namun, tidak semua negara meratifikasi Statuta Roma. Negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China tidak menjadi anggota, sehingga ICC tidak dapat mengadili kejahatan yang terjadi di wilayah negara-negara tersebut.
Selain itu, ICC bergantung pada kerjasama internasional. Pengadilan mengandalkan negara-negara untuk menangkap pelaku yang telah dikeluarkan surat perintah penangkapan. Tanpa kerjasama dari negara-negara anggota atau negara tempat pelaku berada, ICC tidak dapat melakukan penangkapan. Misalnya, meskipun ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Omar al-Bashir, mantan Presiden Sudan, ia tetap bebas karena negara-negara enggan bekerja sama.
Keterbatasan dalam Mengadili Kejahatan Agresi
ICC juga menghadapi tantangan dalam menangani kejahatan agresi, yaitu tindakan perang yang dilakukan oleh negara. Setelah amandemen Statuta Roma pada 2010, ICC mulai memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan agresi. Namun, negara besar atau adikuasa sering menolak otoritas ICC untuk mengadili pemimpin mereka. Penolakan ini menghambat proses pengadilan.
Pentingnya Akuntabilitas Internasional
Meski banyak tantangan, ICC tetap memainkan peran penting dalam menegakkan hukum internasional dan menuntut akuntabilitas bagi individu yang melakukan pelanggaran berat. Pengadilan ini mengingatkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum, meskipun mereka berada di posisi kekuasaan tertinggi. Melalui proses peradilan yang transparan dan adil, ICC berkontribusi untuk memulihkan keadilan bagi korban dan mencegah kejahatan internasional di masa depan.
Untuk meningkatkan efektivitas ICC, negara-negara harus memberikan kerjasama yang lebih besar. Negara anggota perlu memastikan ICC memiliki akses yang lebih luas untuk menuntut pelaku kejahatan dan membawa mereka ke pengadilan. Selain itu, ICC harus meningkatkan kapasitas internalnya untuk menghadapi kasus yang lebih kompleks dan meningkatkan kredibilitasnya.
Kesimpulan
Walaupun ICC telah berhasil membawa beberapa pelaku kejahatan internasional ke pengadilan, tantangan terkait yurisdiksi, kerjasama internasional, dan kejahatan agresi menunjukkan bahwa pengadilan ini masih menghadapi hambatan signifikan dalam menjalankan mandatnya. Oleh karena itu, komunitas internasional harus terus mendukung dan memperkuat ICC agar pengadilan ini dapat lebih efektif menuntut keadilan bagi korban kejahatan internasional dan memastikan pelaku kejahatan tidak terlepas dari hukuman.
