Afrika Selatan Gagal Mengungkap Anggaran – Pada Februari 2025, Afrika Selatan mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi setelah Menteri Keuangan Enoch Godongwana menunda presentasi anggaran nasional. Penundaan ini terjadi karena ketidaksepakatan dalam pemerintahan koalisi mengenai usulan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Aliansi Demokratik (DA), mitra utama koalisi, menolak proposal Kongres Nasional Afrika (ANC) untuk menaikkan PPN sebesar 2 persen. Ketidaksepahaman ini menunjukkan ketegangan dalam pemerintahan, terutama setelah ANC kehilangan mayoritas parlemen pada pemilu sebelumnya.
Dampak Terhadap Pasar Keuangan – Afrika Selatan Gagal Mengungkap Anggaran
Pasar keuangan bereaksi negatif terhadap penundaan anggaran. Mata uang rand melemah hingga 18,565 terhadap dolar AS, turun 0,9% dari penutupan sebelumnya. Selain itu, investor mulai kehilangan kepercayaan, menyebabkan aksi jual obligasi pemerintah. Obligasi 2052 dolar turun sekitar 1 sen menjadi 89,20 sen per dolar. Penurunan ini merupakan yang terbesar sejak Desember dan mencerminkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas ekonomi.
Rencana Pemerintah Pasca Penundaan
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah segera berupaya menyelesaikan perbedaan pendapat dan menargetkan pengajuan ulang anggaran pada Maret 2025. Ketua Majelis Nasional, Thoko Didiza, menyatakan bahwa Departemen Keuangan Nasional akan meninjau kembali rancangan anggaran sebelum dipresentasikan kembali. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mengurangi ketidakpastian pasar.
Tanggapan dan Analisis Pasar
Analis pasar terus memantau perkembangan ini dengan cermat. Danny Greeff, Co-Head of Africa di ETM Analytics, menilai bahwa meskipun pemerintahan koalisi mengalami kesulitan mencapai konsensus, mereka tetap berupaya mencari solusi. Selain itu, Jurgen Eckmann, manajer kekayaan di kelompok penasihat Consult, menyatakan bahwa sentimen pasar bisa membaik setelah anggaran baru diajukan. Ia berharap rancangan anggaran yang diperbarui akan lebih kuat dan mampu mengembalikan kepercayaan investor.
Implikasi Politik dan Ekonomi
Penundaan anggaran ini menunjukkan tantangan besar dalam pemerintahan koalisi Afrika Selatan dalam menyepakati kebijakan fiskal. Tanpa kesepakatan yang jelas, implementasi program ekonomi dapat terhambat. Selain itu, ketidakpastian ini berisiko menurunkan daya tarik investasi. Akibatnya, investor mungkin meragukan stabilitas politik dan ekonomi negara, yang dapat berdampak negatif pada arus investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Sejarah Ketegangan dalam Kebijakan Fiskal
Afrika Selatan memiliki sejarah ketegangan terkait kebijakan fiskal. Sebagai contoh, pada 2015, Menteri Keuangan Nhlanhla Nene menolak menyetujui kesepakatan nuklir dengan Rusia tanpa kajian finansial yang memadai. Akibatnya, Presiden Jacob Zuma memberhentikannya. Rencana pembangunan sembilan pembangkit nuklir saat itu diperkirakan menelan biaya lebih dari ZAR1 triliun (USD69 miliar), yang menimbulkan kekhawatiran besar di sektor keuangan.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, penundaan presentasi anggaran nasional Afrika Selatan pada Februari 2025 menyoroti tantangan dalam mencapai konsensus kebijakan fiskal di pemerintahan koalisi. Dampaknya terlihat pada pelemahan mata uang rand dan penurunan nilai obligasi pemerintah. Namun, dengan rencana pengajuan ulang anggaran pada Maret, ada harapan bahwa stabilitas fiskal dapat pulih. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan kebijakan anggaran yang lebih terstruktur agar kepercayaan investor dapat kembali dan ekonomi nasional tetap kuat.
