Keluarga Kerajaan Ditahan – Penahanan anggota keluarga kerajaan di berbagai negara sering kali menjadi sorotan publik dan media internasional. Kasus-kasus tersebut tidak hanya mencerminkan dinamika internal dalam monarki, tetapi juga menunjukkan bagaimana hukum dan politik saling berinteraksi dalam konteks kerajaan. Berikut adalah beberapa contoh penahanan anggota keluarga kerajaan yang pernah terjadi:
1. Penangkapan Pangeran Senior di Arab Saudi (2020)
Pada Maret 2020, pemerintah Arab Saudi menahan tiga anggota keluarga kerajaan, termasuk dua pangeran senior. Pangeran Ahmed bin Abdulaziz Al Saud, saudara Raja Salman, dan keponakannya, Pangeran Mohammed bin Nayef, ditangkap atas tuduhan pengkhianatan. Penangkapan ini dilakukan oleh penjaga kerajaan yang membawa mereka dari rumah masing-masing. Langkah ini dianggap sebagai tindakan keras terbaru yang dilakukan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk memperkuat kekuasaannya.
2. Penahanan Massal atas Nama Pemberantasan Korupsi di Arab Saudi (2017)
Pada November 2017, Arab Saudi melakukan penangkapan besar-besaran terhadap kaum elite, termasuk lusinan anggota keluarga kerajaan, menteri, dan pengusaha terkemuka. Penangkapan ini dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru dibentuk dan dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Banyak pihak menilai bahwa tindakan ini merupakan upaya untuk menyingkirkan lawan-lawan politik dan memperkuat cengkeraman kekuasaan sang putra mahkota.
3. Hukuman Mati terhadap Anggota Keluarga Kerajaan Arab Saudi
Arab Saudi dikenal menerapkan hukum yang ketat, bahkan terhadap anggota keluarga kerajaan. Terdapat beberapa kasus di mana pangeran Saudi dihukum mati karena terlibat dalam tindak pidana serius. Misalnya, pada tahun 2016, seorang pangeran dieksekusi atas tuduhan pembunuhan. Kasus lainnya melibatkan Pangeran Faisal bin Musaid yang dihukum mati setelah membunuh Raja Faisal pada tahun 1975. Eksekusi ini menunjukkan bahwa hukum di Arab Saudi berlaku tanpa pandang bulu, meskipun ada juga kritik terkait transparansi dan keadilan proses hukumnya.
4. Penahanan Ulama yang Mengkritik Keluarga Kerajaan
Selain anggota keluarga kerajaan, individu lain yang mengkritik monarki Saudi juga menghadapi penahanan. Pada Juli 2018, Sheikh Safar Al-Hawali, seorang ulama terkemuka, ditahan setelah menerbitkan buku yang berisi kritik terhadap keluarga kerajaan dan kebijakan mereka. Penahanan ini menyoroti sensitivitas pemerintah terhadap kritik internal dan upaya mereka untuk membungkam oposisi.
5. Skandal dan Penahanan Anggota Kerajaan Inggris
Tidak hanya di Timur Tengah, skandal yang melibatkan anggota keluarga kerajaan juga terjadi di negara lain. Misalnya, Pangeran Andrew dari Inggris mundur dari tugas kerajaan pada November 2019 setelah wawancara dengan BBC yang membahas hubungannya dengan terpidana pelaku kejahatan seks, Jeffrey Epstein. Meskipun tidak ditahan, kasus ini menimbulkan kontroversi dan mencoreng reputasi keluarga kerajaan Inggris.
6. Konflik Internal di Keraton Solo, Indonesia
Pada Februari 2021, terjadi konflik internal di Keraton Solo, Indonesia, di mana dua anggota keluarga kerajaan, GKR Timoer Rumbai dan GKR Wandansari Koes Moertiyah (Gusti Moeng), dikunci di dalam Keputren kompleks Keraton Solo tanpa akses makanan, gas untuk memasak, maupun listrik. Mereka terpaksa memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar Keputren seperti daun singkong dan daun pepaya untuk memenuhi kebutuhan makan. Insiden ini mencerminkan adanya perselisihan internal dalam keluarga kerajaan yang berdampak pada kondisi fisik anggotanya.
Kasus-kasus penahanan dan skandal yang melibatkan anggota keluarga kerajaan menunjukkan bahwa status kebangsawanan tidak selalu memberikan kekebalan dari tindakan hukum atau kontroversi publik. Di beberapa negara, hukum diterapkan secara ketat tanpa memandang status sosial, sementara di negara lain, skandal dapat mencoreng reputasi monarki dan mempengaruhi persepsi publik. Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota keluarga kerajaan, guna memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.
