Pemerintah Swedia telah mengumumkan rencana untuk memperketat aturan kewarganegaraan bagi imigran. Perubahan utama meliputi peningkatan masa tinggal minimum yang diperlukan untuk mengajukan kewarganegaraan dari lima tahun menjadi delapan tahun. Selain itu, pemerintah akan menerapkan aturan yang lebih ketat mengenai “cara hidup yang jujur”, yang mencakup tidak melakukan tindak pidana atau memiliki utang yang belum dibayar, baik di Swedia maupun di luar negeri. Kebijakan ini juga mengharuskan pemohon untuk membuktikan kemampuan finansial mereka sendiri. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan integrasi migran dan mempromosikan identitas bersama sebagai warga negara Swedia. Perubahan ini diharapkan dapat diberlakukan pada 1 Juni 2026, setelah mendapatkan persetujuan dari parlemen.
Selain itu, pemerintah Swedia menawarkan kompensasi finansial sebesar $34.000 per keluarga untuk mendorong migran kembali ke negara asal mereka. Program ini merupakan peningkatan signifikan dari hibah sebelumnya yang hanya sebesar $970 per individu dewasa dan $485 per anak. Meskipun program ini telah ada sejak 1984, tahun lalu hanya satu individu yang menerima tawaran tersebut. Langkah ini dianggap sebagai “perubahan paradigma” dalam kebijakan migrasi Swedia, yang sebelumnya dikenal dengan sikap kemanusiaannya yang terbuka.
Aturan Kewarganegaraan Swedia Akan Diumumkan
Pada tahun 2023, pemerintah Swedia juga mengumumkan rencana untuk memperketat aturan imigrasi guna mengurangi jumlah pemohon suaka. Salah satu langkah yang diambil adalah mendistribusikan informasi mengenai kebijakan migrasi Swedia ke berbagai otoritas dan media di luar negeri. Tujuannya adalah agar lebih sedikit orang yang datang ke Swedia dengan harapan mendapatkan suaka. Selain itu, pemerintah menginstruksikan Badan Migrasi Swedia untuk mempersiapkan pengurangan jumlah kuota pengungsi yang diterima, dari semula 5.000 menjadi 900 orang. Langkah-langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengurangi jumlah migran yang datang ke Swedia.
Perubahan-perubahan kebijakan ini mencerminkan pergeseran sikap Swedia terhadap imigrasi, dari kebijakan yang lebih terbuka menjadi lebih selektif. Pemerintah menekankan pentingnya integrasi dan kesesuaian dengan nilai-nilai Swedia. Namun, langkah-langkah ini juga menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia yang khawatir bahwa kebijakan yang lebih ketat dapat menghambat integrasi dan mengecualikan kelompok tertentu dari hak kewarganegaraan.
Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini masih dalam tahap perencanaan dan memerlukan persetujuan parlemen sebelum dapat diberlakukan. Implementasi kebijakan ini akan memiliki dampak signifikan terhadap proses integrasi migran dan struktur demografis Swedia di masa mendatang.
