Pada Maret 2025, pemerintah Swedia mengumumkan pencabutan kebijakan Sparbyte, yang memungkinkan pekerja asing memperpanjang izin tinggal meski tidak memiliki kontrak kerja aktif. Keputusan ini mengejutkan banyak pekerja asing yang telah tinggal dan bekerja di Swedia lebih dari setahun. Sebelumnya, kebijakan ini memberi mereka rasa aman saat mencari pekerjaan baru. Kini, pencabutan mendadak ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan.
Apa Itu Pencabutan ‘Sparbyte’ di Swedia?
*Spårbyte* adalah kebijakan Swedia yang memberi kesempatan pekerja asing memperpanjang izin tinggal setelah bekerja lebih dari satu tahun. Program ini membantu mereka yang kehilangan pekerjaan tetapi ingin tetap tinggal sambil mencari pekerjaan baru. Namun, pemerintah tiba-tiba mencabutnya pada Maret 2025, mengagetkan banyak pekerja yang sedang mengurus perpanjangan izin.
Reaksi Pekerja Asing
Banyak pekerja merasa kebijakan ini tidak adil. “Kami tidak melakukan kesalahan apa pun. Kami hanya ingin hidup layak di sini,” kata seorang pekerja asal Polandia di sektor konstruksi Stockholm. Pekerja di sektor fluktuatif seperti perhotelan khawatir kebijakan ini memaksa mereka pulang tanpa kesempatan mencari pekerjaan baru.
Ketidakpastian dan Kecemasan
Pencabutan Sparbyte menciptakan ketidakstabilan, terutama bagi yang sudah membangun kehidupan di Swedia—memiliki keluarga, rumah, dan jaringan sosial. Seorang pekerja Bulgaria di industri manufaktur mengeluh, “Kami merasa diabaikan, bahkan seperti beban.”
Tanggapan Pemerintah Swedia
Pemerintah beralasan kebijakan ini perlu disesuaikan dengan dinamika pasar tenaga kerja. Mereka menegaskan perubahan bukan untuk menargetkan pekerja asing, melainkan memperbaiki sistem imigrasi. Namun, banyak pekerja merasa pemerintah tidak memahami dampaknya terhadap hidup mereka.
Dampak Jangka Panjang
Kebijakan ini memunculkan pertanyaan tentang masa depan pekerja asing di Swedia. Perubahan aturan yang tiba-tiba dapat mengurangi minat tenaga kerja asing, padahal mereka berkontribusi besar bagi ekonomi Swedia. Ke depan, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih stabil agar pekerja asing bisa merencanakan hidup dengan jelas.
