Jakarta, 10 April 2025 — Dalam menghadapi kemajuan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI), Kantor Kepresidenan Republik Indonesia resmi meluncurkan Kelompok Konsultasi Keamanan AI (KKK-AI) sebagai langkah proaktif untuk memastikan pemanfaatan AI yang aman, bertanggung jawab, dan sejalan dengan nilai-nilai nasional.
Peluncuran ini diumumkan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan dalam konferensi pers di Istana Negara. Kelompok ini akan bertindak sebagai forum lintas sektor yang melibatkan para ahli teknologi, akademisi, perwakilan industri, organisasi masyarakat sipil, serta lembaga pemerintah terkait.
Tujuan Pembentukan Kelompok Konsultasi
“AI adalah teknologi strategis yang memberikan banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan risiko baru. Negara tidak bisa tinggal diam. Kelompok ini dibentuk agar kita bisa mengantisipasi dan merespons dengan cepat dan tepat,” ujar Kepala Staf Kepresidenan.
Kelompok ini akan memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi mitigasi risiko AI, menyusun kerangka etika dan tata kelola AI nasional, serta mendorong kerja sama internasional dalam bidang keamanan teknologi.
Komposisi dan Tugas
Anggota kelompok ini terdiri dari 25 orang, termasuk perwakilan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, perwakilan perguruan tinggi seperti ITB dan UI, serta pemangku kepentingan industri AI seperti startup teknologi lokal dan asosiasi perusahaan digital.
Tugas utama kelompok ini mencakup:
- Menyusun laporan analisis risiko AI secara berkala.
- Memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan terkait pengembangan dan penggunaan AI.
- Mengkaji standar keamanan dan integritas sistem AI di sektor publik dan swasta.
- Menjadi penghubung dalam kolaborasi internasional mengenai tata kelola AI.
Tanggapan Masyarakat dan Pakar
Peluncuran kelompok ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak.
“Saat ini kita melihat AI digunakan untuk deepfake, manipulasi opini publik, dan bahkan dalam sistem pertahanan. Inisiatif seperti ini penting agar negara punya posisi strategis dan etis dalam pengembangan teknologi,” katanya.
Sementara itu, pelaku industri berharap kelompok ini dapat membuka jalur komunikasi yang lebih baik antara regulator dan pengembang teknologi. “Kami berharap kelompok ini bukan hanya fokus pada pengawasan, tetapi juga mendukung inovasi yang aman dan bertanggung jawab,” ujar CEO salah satu startup AI nasional.
Tantangan ke Depan
Selain itu, tantangan global seperti regulasi lintas negara, potensi senjata otonom berbasis AI, dan dominasi teknologi oleh segelintir negara maju, juga menjadi perhatian dalam kerja kelompok ini. Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa pembentukan kelompok ini bukanlah akhir, melainkan awal dari proses panjang dalam membangun ekosistem AI yang aman dan inklusif di Indonesia.
