Pada awal tahun 2025, negara bagian Georgia menjadi pusat perhatian setelah disahkannya sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang melarang penggunaan kamera pemantau kecepatan otomatis di jalan raya mereka. Keputusan ini tidak hanya berdampak pada penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga mempengaruhi cara masyarakat dan pemerintah berinteraksi dalam mengelola keselamatan di jalan raya.
Latar Belakang RUU Larangan Kamera Pemantau Kecepatan
Keluhan ini terutama datang dari warga negara bagian Georgia, yang merasa bahwa sistem pemantauan kecepatan otomatis ini melanggar hak-hak konstitusional mereka dan menciptakan potensi untuk penyalahgunaan data. Sejak saat itu, beberapa daerah di negara bagian ini mulai menggunakan sistem tersebut untuk menegakkan batas kecepatan.
RUU yang Melarang Penggunaan Kamera Pemantau Kecepatan
Namun, ada juga argumen dari pihak yang menentang RUU ini, yang menganggap bahwa penghapusan kamera pemantau kecepatan akan menyebabkan peningkatan pelanggaran kecepatan dan kecelakaan lalu lintas.
Perpanjangan Tiga Tahun
Keputusan yang lebih baru, yang mengiringi RUU tersebut, adalah perpanjangan masa berlaku penghapusan kebijakan ini selama tiga tahun lagi. Ini berarti bahwa selama tiga tahun ke depan, Georgia akan memperpanjang masa transisi untuk mengganti sistem pemantauan kecepatan otomatis dengan cara-cara penegakan hukum yang lebih tradisional, seperti patroli polisi dan penggunaan radar kecepatan manual.
Dampak Jangka Panjang
Keputusan ini tentunya akan memiliki dampak jangka panjang terhadap keselamatan dan pola penegakan hukum di Georgia. Di satu sisi, langkah ini dapat memberikan rasa keadilan yang lebih besar bagi masyarakat, yang merasa bahwa penggunaan kamera pemantau kecepatan tidak selalu transparan dan tidak selalu memberikan kontribusi langsung terhadap keselamatan di jalan raya. Tiga tahun ke depan akan menjadi waktu yang krusial bagi Georgia untuk mengevaluasi kembali cara terbaik dalam menjaga keselamatan di jalan raya tanpa mengorbankan kebebasan pribadi.
