Tag: pekerja

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva Fokus pada Kenaikan Upah Buruh

Berikut adalah versi teks Anda yang sudah diperbaiki agar lebih banyak menggunakan kalimat aktif dan kalimatnya lebih singkat, sesuai dengan saran Anda:

Presiden Brasil Fokus pada Kenaikan Upah Buruh

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, yang menjabat sejak 2023 untuk masa jabatan ketiganya, menempatkan kenaikan upah buruh sebagai fokus utama pemerintahannya. Ia ingin memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi negara melalui kebijakan ini. Kebijakan tersebut melanjutkan komitmen lama Lula untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, terutama kelas pekerja dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Latar Belakang dan Komitmen Lula terhadap Buruh

Lula berasal dari pekerja metalurgi dan aktivis serikat buruh. Ia dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan hak buruh dan pengentasan kemiskinan. Selama dua masa jabatannya sebelumnya (2003-2011), ia meluncurkan program sosial besar seperti Bolsa Família dan Fome Zero. Program ini berhasil menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan di Brasil secara signifikan. Kini, dalam masa jabatan ketiganya, Lula kembali menegaskan fokusnya pada peningkatan pendapatan pekerja sebagai kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan Kenaikan Upah Minimum dan Pembebasan Pajak

Pada Hari Buruh 2023, Lula mengumumkan kebijakan baru untuk menaikkan upah minimum dan memperluas pembebasan pajak bagi pekerja berpenghasilan rendah. Ia berjanji akan mengajukan RUU ke Kongres agar penyesuaian upah minimum dilakukan setiap tahun sesuai inflasi. Dengan cara ini, daya beli buruh dapat terjaga secara berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah akan memperluas pembebasan pajak penghasilan secara bertahap hingga 2026. Kebijakan ini mencakup pekerja dengan penghasilan hingga 5.000 reais per bulan (sekitar Rp14,7 juta). Tujuannya adalah meringankan beban pajak dan menambah pendapatan bersih mereka. Pada 1 Mei 2023, pembebasan pajak mulai berlaku untuk individu dengan penghasilan sampai 2.640 reais per bulan. Upah minimum juga naik dari 1.302 reais menjadi 1.320 reais.

Dampak Ekonomi dan Tantangan Fiskal

Kenaikan upah minimum dan pembebasan pajak ini diperkirakan menelan biaya fiskal besar, sekitar 5 miliar reais untuk upah minimum dan 3,2 miliar reais untuk pembebasan pajak. Pemerintah menghadapi tantangan menjaga keseimbangan fiskal tanpa meningkatkan utang publik secara signifikan.

Namun, Lula menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Brasil saat ini bukan keberuntungan. Ia menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang serius dan stabil di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sosial menjadi fondasi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Visi Lula untuk Pekerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Lula melihat kenaikan upah buruh sebagai strategi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Brasil. Dengan menaikkan pendapatan pekerja, konsumsi domestik akan meningkat. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru. Kebijakan ini juga mendukung penguatan industri dalam negeri dan inovasi, seperti program Mover untuk mobilitas hijau dan teknologi baru.

Kesimpulan

Presiden Luiz Inácio Lula da Silva menjadikan kenaikan upah buruh prioritas utama dalam masa jabatannya yang ketiga. Ia mengajukan kebijakan penyesuaian upah minimum tahunan dan perluasan pembebasan pajak bagi pekerja berpenghasilan rendah. Langkah ini mencerminkan komitmen Lula memperjuangkan kesejahteraan kelas pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Meskipun menghadapi tantangan fiskal, kebijakan ini diharapkan memperkuat daya beli masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial di Brasil. Kebijakan ini juga mendukung stabilitas dan kemajuan ekonomi negara secara keseluruhan.

Upah Minimum Korea Selatan 2025: 10.030 Won per Jam

Pada tahun 2025, Korea Selatan menetapkan upah minimum sebesar 10.030 won per jam, meningkat 1,7% dari 9.860 won per jam pada tahun 2024. Ini menandai tonggak sejarah, karena untuk pertama kalinya upah minimum per jam di negara tersebut melampaui angka 10.000 won sejak sistem upah minimum diperkenalkan pada tahun 1988.

Proses Penetapan Upah Minimum 2025

Penetapan upah minimum untuk tahun 2025 melalui proses yang panjang dan penuh diskusi. Komite Upah Minimum, yang terdiri dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan masyarakat umum, mengadakan rapat intensif selama 53 hari. Proposal yang diajukan oleh pihak pekerja adalah 10.120 won per jam, sedangkan pihak pengusaha mengusulkan 10.030 won per jam. Setelah pemungutan suara, proposal dari pihak pengusaha disetujui dengan 14 suara, sementara proposal pekerja mendapatkan 9 suara.

Perbandingan dengan Upah Minimum Sebelumnya

Berikut adalah perbandingan upah minimum Korea Selatan dari tahun ke tahun:

Tahun Upah Minimum per Jam (KRW) Kenaikan (%)
2020 8.590 –
2021 8.720 1,57%
2022 9.160 5,00%
2023 9.620 5,07%
2024 9.860 2,49%
2025 10.030 1,72%

Implikasi Ekonomi dan Sosial

Kenaikan upah minimum ini memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan masyarakat Korea Selatan. Bagi pekerja, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, peningkatan upah ini dapat meningkatkan daya beli dan kualitas hidup. Namun, bagi pengusaha, terutama di sektor dengan margin keuntungan tipis, kenaikan biaya tenaga kerja mungkin menantang. Beberapa bisnis kecil mungkin perlu menyesuaikan model operasi mereka untuk mengakomodasi biaya tambahan ini.

Selain itu, kenaikan upah minimum dapat mempengaruhi inflasi. Dengan meningkatnya daya beli konsumen, permintaan barang dan jasa mungkin naik, yang pada gilirannya dapat mendorong harga naik. Pemerintah perlu memantau situasi ini untuk memastikan bahwa inflasi tetap terkendali.

Peran Pemerintah dan Kebijakan Pendukung

Pemerintah Korea Selatan memainkan peran kunci dalam proses penetapan upah minimum. Melalui Komite Upah Minimum, pemerintah memastikan bahwa suara semua pihak didengar dan dipertimbangkan. Selain menetapkan upah minimum, pemerintah juga perlu mengimplementasikan kebijakan pendukung, seperti pelatihan keterampilan dan subsidi untuk bisnis kecil, guna memitigasi dampak negatif potensial dari kenaikan upah.

Tantangan ke Depan

Meskipun kenaikan upah minimum adalah langkah positif bagi pekerja, tantangan tetap ada. Kesenjangan pendapatan antara sektor formal dan informal mungkin meningkat jika bisnis informal tidak terikat oleh regulasi upah minimum. Selain itu, adaptasi teknologi dan otomatisasi mungkin dipercepat oleh perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia, yang dapat mempengaruhi lapangan pekerjaan di masa depan.

Kesimpulan

Upah minimum Korea Selatan tahun 2025 yang mencapai 10.030 won per jam mencerminkan kemajuan ekonomi negara tersebut dan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun, implementasi kebijakan yang bijaksana dan dukungan terhadap sektor bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa kenaikan upah memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan efek samping negatif.

Kekurangan Dumber Daya Manusia di Ukraina

Kekurangan Dumber Daya Manusia – Ukraina akan menghadapi kekurangan 5 hingga 10 juta pekerja pada tahun 2030, menurut Theodora Dell, Wakil Direktur Misi USAID Ukraina, yang berbicara di forum “Konduktor Perubahan” IX pada tanggal 25 September yang diselenggarakan oleh Deloitte Ukraina di Kyiv.

Dell berpartisipasi dalam diskusi panel tentang strategi untuk menarik dan mempertahankan sumber daya manusia, bersama Serhiy Kvit , presiden Universitas Nasional Akademi Kyiv-Mohyla, Serhiy Sukhomlyn , mantan wali kota Zhytomyr, Artem Borodatiuk , pendiri perusahaan IT Netpeak Group, dan Olena Boychenko , mitra di Deloitte Ukraina. Menurut Dell, kekurangan sumber daya manusia merupakan salah satu tantangan paling kritis yang akan dihadapi perekonomian Ukraina dalam waktu dekat.

Kekurangan Dumber Daya Manusia di Ukraina

“Ukraina akan membutuhkan tambahan 5 hingga 10 juta pekerja pada tahun 2030,” kata Dell. “Namun, sumber daya ini dapat diakumulasikan dari potensi negara itu sendiri. Kantor kami di Washington melakukan studi dan menghitung bahwa tingkat ketenagakerjaan saat ini di Ukraina adalah 52%. Di Eropa, angka ini adalah 76%. Jika angka-angka ini disamakan, 4,8 juta pekerja tambahan akan memasuki pasar.”

Ia juga menyoroti potensi perempuan yang memasuki profesi yang secara tradisional didominasi laki-laki sebagai sumber daya tambahan. Namun, tanpa informasi dan persiapan yang tepat, transisi ini akan menjadi tantangan. “Baru-baru ini, kami membuka pusat pelatihan untuk operator alat berat wanita di Oblast Kyiv,” kata Dell. “Untuk 20 lowongan, pelamar yang mendaftar hanya 15 orang. Namun, saat kami memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan pusat ini, pendaftaran gelombang kedua mencapai 250 pelamar.”

Kekurangan Dumber Daya Manusia

Serhiy Kvit menekankan pentingnya perubahan sistemik di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas pelatihan spesialis dan meningkatkan sumber daya manusia negara. “Pendidikan tinggi yang kuat hanya mungkin terjadi jika universitas diberikan otonomi dan independensi dari negara,” kata Kvit. “Mereka harus bertanggung jawab atas kualitas pendidikan dan menjaga reputasi mereka. Tugas kita adalah memperkuat lembaga secara sistematis sehingga mereka menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan kompetitif di panggung internasional.”

artikel lainnya : Pakistan Bersiap Menghadapi Tantangan Kebijakan Luar Negeri 2025

Olena Boychenko , mitra di Deloitte Ukraina , mendesak para peserta untuk melihat tantangan sebagai peluang. “Ukraina memiliki potensi signifikan untuk menarik tenaga kerja baru dari kelompok yang saat ini kurang aktif di pasar tenaga kerja: perempuan, orang dewasa yang lebih tua, pemuda, dan lainnya,” kata Boychenko. “Banyak dari mereka yang terbuka terhadap peluang baru, bersedia belajar, dan siap mengubah bidang kegiatan mereka, sebagaimana dibuktikan oleh hasil studi ekspres gabungan kami dengan Gradus Research.”

Ukraina mengalami kekurangan tenaga kerja yang akan semakin parah akibat perang skala penuh dan migrasi yang diakibatkannya. Salah satu solusinya adalah pelatihan ulang berbagai kelompok sosio-demografis, menurut sebuah studi oleh Deloitte Ukraina dan Gradus Research. Studi tersebut menemukan bahwa 45% wanita yang disurvei mempertimbangkan untuk memperoleh keterampilan baru dalam profesi yang secara tradisional didominasi laki-laki, sementara individu yang lebih muda dan penduduk wilayah barat, utara, dan Kyiv lebih terbuka terhadap gagasan ini. Separuh responden (50%) meyakini bahwa perempuan harus dilatih ulang untuk profesi yang secara tradisional digeluti laki-laki, diikuti oleh veteran (44%), penyandang disabilitas (43%), dan orang lanjut usia (42%).

Pemerintah juga berfokus pada perempuan, meluncurkan proyek percontohan musim panas ini untuk melatih pengemudi bus perempuan dan mengumumkan program gratis pada musim gugur untuk melatih kembali perempuan dalam pengoperasian peralatan konstruksi. Prakarsa ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor ekonomi utama. Namun, manajemen sumber daya manusia yang efektif tidak mungkin dilakukan tanpa kepemimpinan yang berkualitas. Apa saja karakteristik kepemimpinan di masa krisis? Dan mengapa pembentukan tim yang berpusat pada manusia relevan saat ini? Kedua topik ini mengakhiri forum. Roman Bondar , CEO Korn Ferry Ukraina, memulai diskusi tentang peran kepemimpinan dengan Andriy Pyshnyy, gubernur Bank Nasional Ukraina.