beacukaipematangsiantar.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengungkapkan rencana untuk memperbarui Kartu Tanda Penduduk (KTP) penduduknya, sejalan dengan transisi status wilayah tersebut menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Dari keseluruhan 8,3 juta KTP yang direncanakan untuk diperbaharui, terdapat target awal pembaruan yang diharapkan mencakup sekitar 3 juta dokumen pada tahun ini.
Tahapan Pelaksanaan Pembaruan Identitas Penduduk
Budi Awaludin, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, menyampaikan bahwa proses pembaruan KTP akan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan mandat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 yang mengesahkan perubahan nomenklatur dari DKI Jakarta menjadi DKJ.
Kebijakan Penggantian KTP Pasca-Keputusan Presiden
Penggantian KTP akan dimulai seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden yang berkaitan dengan relokasi ibu kota negara. Proses ini akan dilakukan dengan efisiensi yang dijanjikan, memungkinkan warga untuk mendapatkan KTP baru dalam waktu yang singkat, sekitar 5 hingga 10 menit, dengan hanya membawa KTP yang lama.
Dampak Pembaruan KTP Terhadap Layanan Publik
Pembaruan KTP ini dijamin oleh Budi Awaludin tidak akan mempengaruhi layanan publik yang memerlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Perubahan yang akan terjadi hanya pada nomenklatur pada dokumen identitas, tanpa perubahan pada elemen data lainnya.
Status DKJ Sebagai Entitas Otonom
Meskipun telah diundangkan, DKJ masih mempertahankan peran sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. DKJ kini didefinisikan sebagai daerah otonom yang diharapkan akan berfungsi sebagai pusat ekonomi nasional dan menjadi pemain utama di kancah global.
Struktur dan Mekanisme Kepemimpinan di DKJ
Berdasarkan UU DKJ, wilayah ini akan tetap dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah, dengan masa jabatan yang ditetapkan selama lima tahun dan kemungkinan satu kali pemilihan ulang.
Pemilihan Gubernur DKJ dan Sistem Dua Putaran
Proses pemilihan gubernur DKJ akan tetap menggunakan sistem dua putaran, dimana putaran kedua akan diselenggarakan apabila tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% pada putaran pertama.
Rencana pembaruan KTP yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan upaya administratif yang signifikan untuk menyesuaikan dengan status baru Jakarta sebagai Daerah Khusus Jakarta. Inisiatif ini dirancang untuk dilaksanakan secara efisien dan diharapkan tidak mempengaruhi operasional layanan publik yang esensial. Pemerintahan DKJ akan tetap menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis dengan adanya pemilihan kepala daerah, memastikan keberlanjutan partisipasi warga dalam proses demokrasi.