Pada Desember 2024, Korea Selatan mengalami periode ketegangan politik yang luar biasa. Presiden Yoon Suk Yeol, yang baru menjabat pada Mei 2024, membuat keputusan kontroversial dengan mendeklarasikan darurat militer pada awal Desember. Langkah ini ditujukan untuk mengatasi ketegangan politik dengan oposisi yang menguasai parlemen. Namun, deklarasi tersebut justru memicu gelombang protes besar di seluruh negeri.
Pada 7 Desember 2024, sekitar 150.000 orang berkumpul di depan Majelis Nasional di Seoul untuk menuntut pemakzulan Presiden Yoon. Demonstrasi ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk serikat buruh, mahasiswa, dan warga sipil dari berbagai usia. Mereka membawa poster-poster yang menyerukan pemakzulan dan menyalakan tongkat cahaya khas konser K-pop sebagai bentuk protes damai.
Aksi protes ini tidak hanya berlangsung di Seoul. Kota-kota besar lain seperti Gwangju, Daejeon, dan Busan juga mengirimkan perwakilan untuk bergabung dalam demonstrasi. Para pengunjuk rasa menuntut pertanggungjawaban atas deklarasi darurat militer yang dianggap melanggar prinsip demokrasi dan konstitusi. Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU) menyatakan bahwa permintaan maaf dari Presiden Yoon tidak cukup untuk menutupi pelanggaran yang telah terjadi, dan menyerukan pemakzulan serta penangkapan segera.
Puluhan Ribu Orang Menggelar Unjuk Rasa di Seoul
Pada 9 Maret 2025, setelah Yoon dibebaskan dari tahanan, puluhan ribu orang kembali turun ke jalan. Aksi ini terbagi antara pendukung dan penentang pemakzulan. Pendukung pemakzulan mengadakan unjuk rasa di Gwanghwamun, sementara pendukung Yoon berkumpul di area lain, seperti Seoul Plaza. Meskipun jumlah peserta berbeda menurut sumber, unjuk rasa ini menunjukkan polarisasi masyarakat Korea Selatan terkait masa depan kepemimpinan negara.
Pada 4 April 2025, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengeluarkan keputusan penting dengan secara bulat mendukung pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol. Keputusan ini didasarkan pada tindakan Yoon yang mendeklarasikan darurat militer pada Desember 2024, yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi dan konstitusi. Akibatnya, Yoon kehilangan jabatannya sebagai presiden, dan Perdana Menteri Han Duck-soo ditunjuk sebagai penjabat presiden hingga pemilihan baru dapat dilaksanakan.
Keputusan pemakzulan ini disambut dengan perasaan campur aduk di masyarakat. Banyak warga yang terlibat dalam protes sebelumnya merasa lega dan merayakan keputusan tersebut sebagai kemenangan demokrasi. Namun, ada juga kelompok yang merasa kecewa dan khawatir tentang arah politik negara ke depan. Polarisasi ini mencerminkan betapa dalamnya perpecahan politik yang terjadi di Korea Selatan.
Perkembangan ini menandai babak baru dalam sejarah politik Korea Selatan. Proses pemakzulan dan pengadilan presiden yang baru saja berlangsung menunjukkan kematangan demokrasi negara ini, meskipun diwarnai dengan ketegangan dan konflik sosial. Kedepannya, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama membangun konsensus nasional demi stabilitas politik dan kemajuan sosial.
