beacukaipematangsiantar.com – Kaledonia Baru, sebuah wilayah yang berada di bawah yurisdiksi Prancis, menghadapi situasi keamanan yang kritis menyusul proposal reformasi pemilihan umum yang diperkenalkan oleh Majelis Nasional di Paris. Proposal tersebut, yang bertujuan memberikan hak suara kepada warga Prancis yang telah menetap di wilayah itu selama lebih dari sepuluh tahun, telah memicu unjuk rasa besar-besaran. Akibatnya, bandara internasional di wilayah tersebut akan ditutup hingga 2 Juni 2024.
Kerusuhan yang telah berlangsung selama dua minggu ini telah mengakibatkan kematian tujuh orang dan menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, termasuk pembakaran kendaraan dan penjarahan toko. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang mengunjungi Kaledonia Baru pada hari Kamis, berupaya meredakan situasi dengan mengumumkan penangguhan sementara dari reformasi pemilihan tersebut. Namun, ini tidak memenuhi tuntutan kelompok pro-kemerdekaan yang menyerukan pembatalan total atas inisiatif tersebut.
Dalam pernyataannya yang dikutip oleh Reuters, Macron tegas menyatakan bahwa keputusan pemerintah tidak akan dipengaruhi oleh ancaman kekerasan. “Saya tidak akan pernah membuat keputusan untuk menunda atau menangguhkan di bawah ancaman kekerasan,” kata Macron. Beliau juga mengancam akan mengadakan kongres khusus atau referendum jika tidak ada kesepakatan yang tercapai antara faksi pro-kemerdekaan dan anti-kemerdekaan mengenai masa depan politik Kaledonia Baru.
Macron juga mengkritik aksi kekerasan yang dilakukan oleh pengunjuk rasa, menggambarkannya sebagai tindakan kejahatan yang tidak berkaitan dengan aspirasi politik mereka. “Apa hubungannya penjarahan supermarket, pembakaran sekolah, penyanderaan orang dengan perang kemerdekaan? Tidak ada! Ini adalah tindakan bandit tingkat tinggi,” tegasnya.
Kaledonia Baru, yang telah menjadi bagian dari teritori Prancis sejak tahun 1853 dan diberi status wilayah luar negeri pada tahun 1946, adalah salah satu produsen nikel terbesar di dunia. Meskipun demikian, wilayah ini mengalami krisis ekonomi yang signifikan, dengan satu dari lima penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Perubahan dalam pemilihan umum telah diatur sejak perjanjian Noumea tahun 1998, yang bertujuan untuk otonomi bertahap, namun reformasi pemilihan umum terbaru dikhawatirkan akan mengurangi pengaruh suara masyarakat adat Kanak, yang merupakan 40% dari populasi lokal.