beacukaipematangsiantar.com – Pemerintah Indonesia telah menetapkan target yang strategis untuk mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar Subsidi, sebanyak 17,8 juta kilo liter (kl) pada tahun 2025. Keputusan ini tercatat dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025, yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan memperkuat keadilan serta kelestarian lingkungan dalam kebijakan energi nasional.
Kebijakan Transformasi Subsidi dan Kompensasi Energi
Dokumen kebijakan yang dirilis pada 22 Mei 2024 mencakup strategi pengendalian subsidi dan kompensasi untuk produk Solar dan Pertalite agar lebih adil. Produk-produk ini saat ini dijual di bawah harga keekonomian, yang mengakibatkan beban kompensasi yang besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Meningkatnya Konsumsi dan Beban Subsidi
Laporan tersebut menyoroti bahwa konsumsi BBM bersubsidi terus meningkat, dengan sebagian besar manfaat dinikmati oleh rumah tangga yang lebih mampu secara ekonomi. Selain itu, kontribusi polusi udara dari kendaraan yang menggunakan BBM bersubsidi ini mencapai 32-57 persen dari total polusi, menjadi sorotan utama dalam dokumen tersebut.
Proyeksi Pengurangan Konsumsi
Dengan penerapan pengendalian konsumsi yang adil, pemerintah memperkirakan pengurangan konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta kl per tahun. Simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini juga diperkirakan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp67,1 triliun per tahun.
Pertimbangan Ekonomi dan Implementasi Kebijakan
Pemerintah menekankan bahwa transformasi subsidi dan kompensasi energi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, dan memilih waktu yang tepat untuk implementasi. Tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat miskin dan rentan.
Kuota BBM Khusus Penugasan pada 2024
Untuk tahun 2024, kuota penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), yakni Pertalite (RON 90), ditetapkan sebesar 31,7 juta kl, sementara kuota untuk Solar subsidi adalah 17,8 juta kl.
Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya mengarahkan subsidi dan kompensasi energi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.